Uni Eropa-UNDP dan FH Universitas Brawijaya Gelar Diskusi Antikorupsi

INS-discussion

 

Malang, 6  September 2018 - Uni Eropa dan Program Pembangunan PBB (UNDP) lewat proyek SUSTAIN, bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menggelar diskusi bertajuk “Pencegahan Korupsi di Sektor Publik” di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

Panel diskusi menghadirkan empat panelis yaitu; Hakim Pengadilan Tinggi Medan Albertina Ho, Wakil Dekan FH Universitas Brawijaya Dr. Prija Djatmika, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto dan Koordinator Sektor Pelatihan Yudisial proyek EU-UNDP SUSTAIN Bobby Rahman.

Forum diskusi ini bertujuan mengajak kaum muda calon penegak hukum agar aktif ikut serta mencegah tindakan korupsi di sektor publik. Sebagai generasi penerus, anak muda memiliki peran penting untuk menolak budaya korupsi dan mendorong integritas ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, mereka perlu dikenalkan cara mendeteksi, mencegah dan melawan korupsi secara efektif.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr. Rachmad Syafa'at, SH., M.Si mengatakan, diskusi antikorupsi sangat penting untuk meningkatkan integritas mahasiswa sebagai bagian dari pendidikan hukum.

"Sebagai calon aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, pengacara atau hakim, kesadaran akan integritas dan kejujuran sangat diperlukan. Agar kelak ketika mereka bekerja menjadi aparat tidak terjerat pada praktek korupsi yang merugikan rakyat dan warga Indonesia. Mahasiswa mampu mengenali praktek korupsi dan melakukan upaya-upaya pencegahan dengan bekerja sama dengan kejaksaan maupun KPK."

Acara diskusi ini diadakan menyusul pelatihan terpadu pencegahan korupsi di tingkat provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan proyek SUSTAIN pada tanggal 3 - 5 September 2018 yang diikuti oleh para pejabat provinsi, kota dan kabupaten di Jawa Timur serta aparat penegak hukum.

Penasihat Senior proyek EU-UNDP SUSTAIN Gilles Blanchi mengatakan berbagai pelatihan yang dilakukan oleh proyek SUSTAIN bukan hanya menyentuh masalah hukum namun juga masalah-masalah terkait etika, yang jangkauannya lebih luas dan mencakup persepsi kepantasan.

“Pelatihan bagi hakim dan pegawai lain di pengadilan mengenai undang-undang antikorupsi dan juga kode etik mungkin saja tidak belum cukup. Akan tetapi ini merupakan langkah penting menuju integritas dan akuntabilitas sistem peradilan yang dituntut oleh masyarakat. Di samping mengajarkan undang-undang yang mengatur integritas, penting  namun juga membahas masalah etika, karena apa yang “legal”, yaitu “tidak melanggar hukum” mungkin saja tidak etis, sehingga merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh hakim atau pegawai pengadilan”.

Proyek EU-UNDP Support to the Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN) bertujuan mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pembaruan sektor peradilan, meningkatkan transparansi, integritas serta akuntabilitas sistem peradilan.

Proyek yang dimulai dari tahun 2014 dan akan berakhir pada 2019 ini didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh UNDP Indonesia. Proyek ini berfokus pada empat sektor: peningkatan fungsi pengawasan internal dan eksternal sistem peradilan, peningkatan kemampuan teknis serta wawasan hakim dan staf pengadilan, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia dan organisasi serta peningkatan sistem manajemen perkara.

Untuk informasi lebih jauh, hubungi:

Emilda Rosén, Analis Komunikasi EU-UNDP SUSTAIN
08119262003 atau emilda.rosen@undp.org

UNDP Di seluruh dunia

Anda berada di UNDP Indonesia 
Pergi ke UNDP Global