Jakarta, 20 Desember 2018- Di tengah marak nya pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi, sejumlah tokoh daerah di Indonesia berkumpul di Jakarta untuk menyuarakan kembali komitmen mereka dalam memerangi korupsi pada hari Kamis (20/12). Komitmen disampaikan di acara diseminasi Perpres 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang digelar oleh Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Dalam Negeri bersama Transparency International, Indonesia Corruption Watch dan didukung oleh Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP).

"Presiden Joko Widodo akan memilih daerah yang memiliki sistem pencegahan korupsi yang paling baik untuk dijadikan contoh bagi daerah lain," ujar Jend (Purn) Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Moeldoko menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya pencegahan korupsi, baik antar lembaga pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat sipil dan pemerintah sifatnya saling mendukung dalam upaya pencegahan korupsi.

Sementara itu pimpinan KPK Saut Situmorang menuturkan, kehadiran kepala daerah yang telah menyuarakan kembali dukungan anti korupsi membawa harapan akan adanya aksi nyata pencegahan dengan skala nasional. "Pencegahan harus menjadi prioritas dalam mengatasi persoalan korupsi, dan hal ini dapat terwujud dengan membangun sistem pencegahan korupsi di pusat dan daerah," ujar Situmorang. 

"Korupsi menghambat percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik harus cepat, mudah, transparan, dan bebas dari pungli," tegas Sonny Sumarsono, Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. 

Wakil Direktur UNDP Indonesia, Sophie Kemkhadze menjelaskan bahwa praktik korupsi telah merugikan masyarakat marginal di seluruh dunia. "Sekitar $ 2,6 triliun dicuri setiap tahun melalui korupsi di seluruh dunia. Uang ini dapat digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan dan menyediakan infrastruktur utama untuk melayani kebutuhan masyarakat. Indonesia berada di persimpangan  pembangunan yang penting di mana dana tambahan dibutuhkan untuk mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan, maka perang melawan korupsi harus menjadi prioritas utama,”

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari institusi pemerintah: Sri Wahyuningsih, Irjen, Kemendagri; Dwi Wahyu Atmaji, Sesmen PANRB, serta Yanuar Nugroho, Deputi II, KSP. Para kepala daerah yang hadir: Walikota Makassar; Walikota Semarang; Walikota Medan; Walikota Tangerang; Walikota Bogor; Walikota Kupang; Walikota Manado; Walikota Surabaya; Walikota Bandung; dan Bupati Bojonegoro.

Para kepala daerah yang berpatisipasi dalam acara temu wiara dengan tema "Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Mencegah Korupsi di Indonesia", "Komitmen Pemerintah Daerah untuk Mencegah Korupsi dan "Peran E-Budgeting dan E-Procurement untuk Percepatan Pembangunan di Indonesia." 

 

MEDIA CONTACT

Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo
abraham.wirotomo@ksp.go.id
UNDP Indonesia Communication Specialist, Tomi Soetjipto
suryo.tomi@undp.org

 

 

 

UNDP Di seluruh dunia

Anda berada di UNDP Indonesia 
Pergi ke UNDP Global