JAKARTA, 14 Desember 2018 –
Sebuah proyek kerjasama UNDP dan Kedutaan Denmark tentang sistem peradilan restoratif di Indonesia pada hari Jumat mempresentasikan hasil-hasil utamanya menjelang selesainya proyek. Proyek 'Meningkatkan Keadilan Restoratif melalui Integrasi/‘Improving Restorative Justice through Integration (IRJI) bertujuan untuk menguatkan aturan hukum dan keadilan restoratif di Indonesia, salah satu prioritas utama pembangunan.

Di antara hasil utma yang dipresentasikan adalah " SOP Koordinasi untuk Penegak Hukum" dan "Buku Panduan" yang melibatkan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Sosial. SOP mendefinisikan peran, tugas dan proses masing-masing penegak hukum untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

“IRJI adalah bagian dari program tata kelola pemerintahan Kedutaan Besar, yang memberikan dukungan untuk peningkatan koordinasi dan kapasitas penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menerapkan Keadilan Restoratif,” ujar Rasmus Abildgaard Kristensen, Duta Besar Denmark untuk Indonesia

Keadilan restoratif berfokus pada reintegrasi dan pemulihan kondisi antara pelaku, korban dan anggota masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, kejahatan menyebabkan gangguan dalam hubungan tiga dimensi antara korban, masyarakat dan pelaku. Pelaksanaan keadilan restoratif tidak hanya akan menciptakan hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang berkonflik tetapi juga dengan masyarakat secara umum.

Keadilan restoratif telah diintegrasikan dalam RPJMN 2015-2019; Dokumen Pembangunan Hukum Nasional dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019; dan dalam Strategi Nasional kedua tentang Akses terhadap Keadilan (SNAK) 2016-2019. Meskipun prinsip-prinsip keadilan restoratif telah ditetapkan, koordinasi antara penegak hukum dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang tepat untuk peningkatan sistem peradilan restoratif masih belum memadai.

SOP yang dikembangkan oleh IRJI juga menyediakan platform database-sharing yang memastikan keandalan dan keamanan data yang digunakan oleh penegak hukum dan akan membantu penegak hukum untuk memantau kasus serta kinerja penegak hukum dalam menangani kasus. IRJI juga telah menguji coba implementasi keadilan restoratif yang terintegrasi di Palembang dan Surabaya, meliputi pengkinian modul pelatihan, penyelenggaraan pelatihan terpadu untuk 119 penegak hukum dan pejabat pemerintah dan memfasilitasi pembentukan jaringan dan kemitraan penegak hukum dan pemerintah daerah di Palembang.

“Meningkatkan keadilan restoratif di Indonesia adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Tujuan No. 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Kami senang melihat hasil yang keluar dari proyek IRJI berkontribusi dalam memperkuat tata kelola peradilan anak dan sistem peradilan restoratif.”, kata Sophie Kemkadze, Wakil Direktur UNDP Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:
Tomi Soetjipto (Communication Specialist UNDP) suryo.tomi@undp.org
Herni Sri Nurbayanti (Project Manager – IRJI) herni.nurbayanti@undp.org

UNDP Di seluruh dunia

Anda berada di UNDP Indonesia 
Pergi ke UNDP Global