Manado, 1 November 2018 - Forum Negara Pulau dan Kepulauan pada hari Kamis mencapai tonggak sejarah baru dengan para menteri dan pejabat senior mengadopsi deklarasi tentang pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dan mekanisme pembiayaan inovatif untuk penanganan perubahan iklim.

Forum AIS dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, bermitra dengan United Nations Development Programme (UNDP)/Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. AIS menyediakan platform bagi pemerintah untuk terlibat dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan - sektor swasta, masyarakat madani dan akademisi, tentang berbagai inisiatif perubahan iklim dan perlindungan laut.

Mewakili Presiden Indonesia, Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, “Forum ini bisa menjadi ajang berbagi pengetahuan, mencari solusi cerdas dan kreatif, diperbesar dan diperbanyak untuk digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. dan direalisasikan bagi. Saya berharap forum ini bisa mendorong keterlibatan bisnis dan solusi keuangan inovatif untuk mendanai proyek perubahan iklim dan mencapai  tujuan pembangunan berkelanjutan”

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, juga telah mengambil peran kepemimpinan untuk pembentukan mekanisme pembiayaan baru untuk mendukung inisiatif perubahan iklim dan proyek-proyek pembangunan dalam AIS.

Di bawah Deklarasi Manado, semua anggota forum AIS sepakat untuk ; Memperkuat  komitmen kerjasama dakam mitigasi perubahan iklim, manajemen bencana. Bekerjasama  dalam menghadapi tantangan dan peluang ekonomi, sampah plastik di laut, tata kelola maritim. Mendorong pengembangan tata kelola kelautan.

Direktur UNDP Indonesia, Christophe Bahuet mengatakan bahwa Forum AIS akan memberikan kontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan akan membantu memastikan bahwa negara-negara kepulauan yang rentan tidak tertinggal.

“Inisiatif Forum AIS akan berfokus pada solusi-solusi pembangunan praktikal dan karena itu akan membuka peluang baru bagi negara-negara pulau dan kepulauan kecil dan rentan untuk menemukan cara inovatif dalam melindungi sumber daya laut dan meningkatkan mata pencaharian,” kata Bahuet, ia menambahkan “Pembiayaan inovatif adalah dimensi penting inisiatif ini dan UNDP Indonesia akan membantu mengakses mekanisme baru seperti blended finance, pembiayaan Syariah dan obligasi hijau untuk proyek-proyek di bawah Forum AIS ”

Dengan naiknya permukaan laut akibat pemanasan global, negara-negara pulau dan kepulauan - khususnya yang kecil - paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Delegasi dari 20 negara termasuk Kuba, Kepulauan Komoro, Siprus, Fiji, Guinea Bissau, Indonesia, Jamaika, Madagaskar, Selandia Baru, Papua Nugini, Saint Kitts dan Nevis, Sri Lanka, Seychelles, Singapura, Kepulauan Solomon, Suriname, Timor Leste dan Inggris menghadiri Forum AIS tingkat menteri ini.

Kontak media
UNDP Indonesia, Abdul Situmorang, Technical Adviser for Natural Resources Governance, abdul.situmorang@undp.org
UNDP Indonesia, Communication Specialist, Tomi Soetjipto
Suryo.tomi@undp.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDP Di seluruh dunia

Anda berada di UNDP Indonesia 
Pergi ke UNDP Global