Pundi Dana Abadi untuk pembiayaan SDG di Indonesia paska era minyak dan gas

2017 Agu 10


Untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya minyak dan gas bumi, Kabupaten Musi Banyuasin pada hari Kamis menandatangani persetujuan dengan Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP) untuk pembentukan awal Pundi Dana Abadi untuk mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan untuk mengatasi ketidaksetaraan.

Berlokasi  di jantung provinsi Sumatera Selatan, Musi Banyuasin merupakan salah satu daerah yang memiliki cadangan minyak dan gas bumi serta mineral seperti batu bara terbesar di Indonesia. Kabupaten ini juga memiliki banyak perkebunan kelapa sawit dan karet. Setelah pembentukan Pundi Dana Abadi ini, Musi Banyuasin akan menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang memilikinya.

Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin, mengatakan bahwa semua pemangku kepentingan pembangunan wajib menemukan sumber-sumber pembiayaan alternatif selain sumber energi yang tidak bisa diperbarui untuk menghindari ‘kutukan sumber daya alam’.

“Indonesia tidak bisa lagi terus bermimpi tentang kelangsungan sumber-sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Meskipun penggalian sumber-sumber daya alam tersebut telah meningkatkan kemakmuran di Indonesia, kita tidak bisa tergantung padanya untuk masa depan. Bahkan sekarang pun kita tidak bisa sangat tergantung pada penggalian besar-besaran dari sumber daya alam tersebut  sebab kita perlu menggunakan sumber daya alam tersebut secara berkala sekaligus melindungi lingkungan,” kata Dodi Reza.

Meskipun dikaruniai sumber-sumber daya alam yang kaya, Indeks Pembangunan Manusia di Musi Banyuasin justru lebih rendah daripada angka rata-rata nasional, sementara angka kemiskinan dan ketidaksetaraan justru lebih tinggi; ini menandakan bahwa banyak penduduk tidak  mendapatkan manfaat dari kekayaan daerah.  

Pemerintah daerah mempunyai surplus anggaran dari pendapatan minyak dan gas bumi, demikian menurut Kementerian Keuangan. Namun, hal ini tidak diikuti oleh kapasitas fiskal yang optimal. Pundi Dana Abadi dapat membantu pemerintah merencanakan masa depan dan meyakinkan bahwa ketika sumber-sumber daya alam telah habis masyarakat dan pemerintah mempunyai sumber-sumber lain dan pilihan-pilihan untuk terus maju.

Kerja sama antara UNDP Indonesia dan Institut Penelitian Ekonomi dan Sosial menemukan bahwa 13 provinsi dan 20 kabupaten mempunyai kapasitas fiskal untuk membentuk Dana Pundi Abadi. Kebanyakan dari daerah-daerah tersebut merupakan penghasil minyak dan gas bumi serta mineral.

“Cadangan Indonesia akan sumber-sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui bisa habis tahun 2030. Membentuk Pundi Dana Abadi bisa membantu pemerintah daerah menginvestasikan kelebihan dana untuk generasi mendatang, atau menggunakannya untuk pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif. Dengan menangani masalah-masalah tersebut sekarang, pemerintah daerah akan lebih siap menghadapi masa depan. Itu sebabnya kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Kabupaten Musi Banyuasin karena pembelajaran dari pembentukan dana ini akan berguna bagi kabupaten-kabupaten lain,” kata Francine Pickup, Wakil Direktur UNDP dalam kata sambutannya.

Nota kesepahaman ini memuat kerangka kerja sama antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan UNDP. Kolaborasi ini akan bekerja menuju pencapaian menuju pencapaian pengelolaan sumber-sumber daya alam yang berkelanjutan bagi SDG.

UNDP siap mendukung Kabupaten Musi Banyuasin dan Indonesia secara luas, untuk menjaring industri-industri pertambangan bagi proses pembangunan yang berkelanjutan dan berpusat pada manusia. UNDP mendukung pengelolaan yang berkelanjutan akan sumber-sumber daya alam dengan meningkatkan pemerintahan, melalui partisipasi aktif para pemangku kepentingan, dan mempromosikan akuntabilitas dan transparansi, sambil mempertahankan kelangsungan lingkungan dan kohesi nasional. Acara seperti sekarang ini juga menjadi sarana saling berbagi pengalaman antar negara tentang manajemen penambangan.

Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini, UNDP akan mengadakan diskusi panel tentang Pundi Dana Abadi yang dihadiri oleh YM Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia Bapak Alberto XP Carlos, First Secretary Kedutaan Besar Norwegia Bapak Borgar Olsen Tormodsgard, Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Bapak H.Dodi Reza Alex Noerdin, Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Bapak Benni Hernedi dan Wakil Direktur UNDP Indonesia Ibu Francine Pickup.

Contact information


UNDP Indonesia
Tomi Soetjipto (suryo.tomi@undp.org)
Communication Specialist, HP 0811 888814

UNDP Di seluruh dunia

Anda berada di UNDP Indonesia 
Pergi ke UNDP Global