Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNDP Dalam Rangka Penghapusan Merkuri di Sektor Pertambangan Emas Rakyat

2017 Jun 5

Pernyataan pers bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Global Environment Facility (GEF), dan United Nations Development Programme (UNDP)

JAKARTA, 5 Juni 2017 - Kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) atau Pertambangan Emas Rakyat di Indonesia telah berlangsung sejak lama dan menjadi mata pencaharian bagi masyarakat di berbagai daerah. Sektor ini mampu memberikan dampak positif dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menggerakan roda perekonomian. Namun di sisi lain, kegiatan PESK telah menimbulkan permasalahan-permasalahan lingkungan dan kesehatan akibat penggunaan merkuri yang berlebihan dalam proses pengolahan emas.

Merkuri adalah bahan kimia berbahaya yang sulit terdegradasi di lingkungan dan merupakan pencemar yang bersifat global karena dampak pencemarannya mampu melintasi batas wilayah negara. Oleh karena itu, masalah merkuri telah menjadi isu internasional, dan banyak negara di dunia, termasuk Indonesia telah sepakat untuk mengatasi permasalahan merkuri melalui penandatangan Konvensi Minamata pada 10 Oktober 2013.

Menindaklanjuti konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dengan membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghilangan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Emas Rakyat Tahun 2014-2018, serta isu penyelesaian permasalahan penggunaan dan dampak merkuri menjadi program prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu, Presiden Indonesia telah secara khusus membahas dalam sidang kabinet terbatas pada tanggal 9 Maret 2017 dan mengeluarkan tujuh instruksi presiden terkait penyelesaian masalah merkuri di sektor PESK.  

Dalam upaya mendapatkan dukungan global dan mempercepat penghilangan dan penanganan dampak penggunaan merkuri khususnya pada pengolahan emas di PESK, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) saat ini telah menjalin kerja sama dengan UNDP (United Nations Development Programme) untuk melaksanakan program penghapusan merkuri yang diberi nama “Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia’s Artisanal and Small-Scale Gold Mining” (ISMIA). Program tersebut telah diusulkan kepada GEF (Global Environment Facility) melalui program GEF-GOLD yang direncanakan berlangsung selama Tahun 2017-2022. Pada pertemuan Bulan Oktober 2016, GEF Council telah menyetujui bahwa 8 negara yang telah mengusulkan program penghilangan dan penanganan dampak merkuri dari sektor PESK akan mendapatkan dukungan pendanaan dari GEF, sehingga pada tahun 2017 diberikan kesempatan untuk menyelasaikan Full Size Document dalam program tersebut. Kedelapan negara yang mendapatkan persetujuan dan dukungan dari GEF  terkait program penghilangan dan penanganan dampak merkuri dari sektor PESK adalah Burkina Faso, Colombia, Guyana, Indonesia, Kenya, Mongolia, Peru dan Filipina.

Program ISMIA bertujuan  mengurangi/menghilangkan penggunaan merkuri di sektor PESK di Indonesia melalui penyediaan bantuan teknis, alih teknologi, pembentukan kemitraan publik swasta dan memfasilitasi akses terhadap pembiayaan untuk pengadaan peralatan pengolahan emas bebas merkuri. Untuk menjalankan Program ISMIA telah dibuat empat komponen sebagai acuan pelaksanaan.

Komponen pertama adalah memperkuat kelembagaan dan kerangka kebijakan/peraturan untuk PESK yang bebas merkuri. Sebagai bagian dari komponen ini, kebijakan, rencana, peraturan, standar dan tindakan dengan tujuan untuk mengurangi dan menghapuskan merkuri dari sektor PESK akan dievaluasi, direvisi dan diperbaiki untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penghilangan penggunaan merkuri dari sektor PESK. Selain itu, komponen ini juga akan memberikan program peningkatan kapasitas lembaga nasional, lembaga pemerintah, mitra sektor swasta serta LSM, untuk menilai, merencanakan, dan menerapkan secara berkelanjutan intervensi bebas merkuri pada sektor PESK.

Komponen kedua yaitu menetapkan pengaturan pemberian dukungan pembiayaan keuangan kepada para penambang atau koperasi PESK yang legal/berizin. Sumber daya dari GEF, yang dialokasikan untuk proyek yang diusulkan ini, akan digunakan untuk investasi sektor swasta (social finance) ke dalam PESK dalam menggunakan teknologi non merkuri. Sumber daya GEF hanya akan digunakan untuk investasi yang mampu mengurangi atau menghilangkan secara signifikan penggunaan merkuri. Secara paralel, formalisasi PESK akan didukung oleh Pemerintah Indonesia melalui pendanaan bersama, bergerak menuju penciptaan insentif untuk formalisasi PESK, peningkatan kerangka peraturan untuk memfasilitasi formalisasi serta peningkatan kesadaran di antara komunitas PESK untuk mendorong formalisasi.

Komponen ketiga adalah meningkatkan kapasitas PESK yang bebas merkuri melalui penyediaan bantuan teknis dan transfer teknologi. Komponen ini dirancang untuk memudahkan penerapan metode pengolahan alternatif berbasis non merkuri. Hal ini akan membantu pemangku kepentingan lokal dan nasional untuk menerapkan intervensi dan teknologi pengurangan  merkuri dan memberikan panduan teknis dan dukungan sesuai kebutuhan, sambil memantau perubahan penggunaan merkuri, emisi dan pemaparan di lokasi PESK yang mendapat manfaat dari program tersebut. Keberhasilan komponen ini juga akan sangat bergantung pada peningkatan kesadaran, yang akan berfokus pada formalisasi serta peningkatan kesadaran akan risiko kesehatan dari paparan merkuri.

Komponen keempat akan dilakukan pemantauan dan evaluasi, peningkatan kesadaran, pengambilan dan penyebaran pengalaman, pelajaran dan praktik terbaik. Keseluruhan tujuan komponen ini adalah untuk memastikan pemantauan hasil pelaksanaan program, pengambilan pelajaran dan diseminasi pengalaman program. Secara rutin pelaksanaan program akan dipantau kinerjanya (terutama efektivitas dan efisiensi) dengan membangun komunikasi dua arah yang melibatkan pemerintah, media cetak, dan juga pemangku kepentingan lokal  seperti kelompok masyarakat, media lokal, dll.

Sebagai langkah awal pelaksanaan program tersebut, maka dilakukan launching dan inception workshop yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang diselenggarakan di Jakarta pada Tanggal 5 Juni 2017. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan program ISMIA kepada seluruh stakeholder dan untuk menjaring pendapat serta masukan yang akan bermanfaat dalam penyusunan rencana kerja 4 tahun ke depan.

 

Contact information


Alice Budisatrijo
Communications Specialist, UNDP Indonesia
francesca.b@undp.org

UNDP Di seluruh dunia

Anda berada di UNDP Indonesia 
Pergi ke UNDP Global