Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Meningkat tapi Kesenjangan Masih Tetap Ada

2017 Mar 22

JAKARTA – Eksklusi perempuan, etnis minoritas, dan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil menghambat kemajuan pembangunan manusia. Hal ini telah menyebabkan kesenjangan yang signifikan dan menyebabkan banyak ketertinggalan di dunia, termasuk di Indonesia dan kawasan Asia dan Pasifik. Selain itu, kelompok yang termarjinalisasi sering memiliki kesempatan terbatas untuk mempengaruhi lembaga dan kebijakan yang menentukan hidup mereka.

Ini adalah salah satu temuan kunci Laporan Pembangunan Manusia 2016 yang berjudul 'Pembangunan Manusia untuk Semua', yang dirilis hari ini oleh United Nations Development Programme (UNDP).

Laporan ini mengadvokasikan fokus yang lebih besar pada kelompok tereksklusikan, dan tindakan untuk mengatasi hambatan inklusi sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan manusia berkelanjutan untuk semua orang.

"Kita terlalu berfokus pada rata-rata nasional, yang sering menutupi variasi yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat," kata penulis laporan Selim Jahan. "Untuk maju kita perlu meneliti lebih dekat bukan hanya apa yang telah dicapai, tetapi siapa yang telah tertinggal dan mengapa?"

Dalam analisisnya, laporan tersebut menunjukkan bahwa kemajuan belum memberi manfaat bagi semua orang dan kesenjangan berdampak pada kelompok tertentu secara tidak proporsional. Terutama perempuan, etnis minoritas dan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil dapat mengalami deprivasi secara terbuka dan tersembunyi. Di Indonesia, meskipun terjadi penurunan kemiskinan secara tajam dalam dua dekade terakhir, 140 juta warga masih hidup dengan kurang dari Rp. 20.000 per hari.

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) untuk 2015 adalah 0.689. Ini menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia menengah, dan peringkat 113 dari 188 negara dan wilayah. Nilai IPM meningkat 30,5 persen dari nilai pada tahun 1990. Hal ini mencerminkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam hal harapan hidup saat lahir, rata-rata tahun bersekolah, harapan lama bersekolah dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita selama periode tersebut.

Namun demikian IPM Indonesia menurun tajam ke 0,563 (turun 18,2 persen) bila kesenjangan diperhitungkan. Kesenjangan pendidikan dan harapan hidup saat lahir di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata di Asia Timur dan Pasifik, namun Indonesia lebih baik dalam hal kesenjangan pendapatan dan gender dibandingkan dengan rata-rata di kawasan ini.

Kesetaraan gender adalah pendorong utama pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2014, data yang terpilah menurut jenis kelamin diperkenalkan ke dalam IPM, yang memungkinkan UNDP untuk menghitung dan membandingkan IPM untuk laki-laki dan IPM untuk perempuan. Namun sayangnya di sebagian besar negara di dunia, laki-laki dan perempuan tidak menikmati tingkat pembangunan manusia yang sama. Di Indonesia, Indeks untuk laki-laki adalah  0,712. Sedangkan untuk perempuan Indonesia hanya mencapai 0,66.

INS-IMG_1953

Pada peluncuran laporan itu hari ini, Country Director UNDP Indonesia Christophe Bahuet mempresentasikan  temuan dengan fokus pada Indonesia. "IPM untuk Indonesia menunjukkan bahwa setelah begitu banyak kemajuan yang dicapai, langkah selanjutnya menuju pembangunan manusia yang tinggi adalah inklusi dan pengurangan kesenjangan, khususnya untuk provinsi terpencil dan antara laki-laki dan perempuan," katanya.

"Laporan ini menawarkan analisis dan rekomendasi yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan yang ada, dan mencapai pembangunan manusia untuk seluruh Indonesia. UNDP bekerja ke arah ini, bersama-sama dengan mitra-mitranya. "

Agar negara-negara mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan tidak ada seorangpun yang tertinggal, laporan ini menyerukan perhatian yang lebih besar untuk memberdayakan yang paling termarjinalisasi dalam masyarakat dan mengakui pentingnya memberi mereka suara yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Perubahan tersebut penting untuk memutus siklus eksklusi dan deprivasi. Laporan Pembangunan Manusia 2016 juga menyerukan pergeseran ke arah penilaian kemajuan dalam bidang-bidang seperti partisipasi dan otonomi.

"Dengan menghilangkan norma-norma sosial dan hukum yang diskriminatif, dan mengatasi akses yang tidak setara terhadap partisipasi politik yang telah menghambat kemajuan begitu banyak orang, kemiskinan bisa diberantas dan pembangunan yang damai, adil dan berkelanjutan dapat dicapai untuk semua orang," kata administrator UNDP Helen Clark.

 

Download Laporan Pembangunan Manusia 2016 http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2017/doc/INS-2016_human_development_report.pdf

Download Ringkasan LPM Indonesia dalam Bahasa Indonesia
http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2017/doc/INS-HDR2016%20indonesia%20summary-final.pdf

 

Kontak:
Isabel Dunstan
Communications Officer
Isabel.dunstan@undp.org

UNDP Di seluruh dunia

Anda berada di UNDP Indonesia 
Pergi ke UNDP Global