UNDP and Kementerian Keuangan Meluncurkan Proyek Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Financing) Fase II

INS-SDF

 

Pada 26 Juni 2018, Wakil Ketua Badan Kebijakan Fiskal, Parjiono, dan Country Director UNDP Indonesia, Christophe Bahuet, meluncurkan fase kedua proyek Pembangunan Berkelanjutan Berkelanjutan.

Proyek Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan fase II adalah bagian dari Strengthening Governance of Climate Finance (GCCF), program regional UNDP bertujuan untuk mengintegrasikan kegiatan perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan fiskal Indonesia dan juga untuk mempromosikan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) lain seperti kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan.

Program yang didanai oleh Pemerintah Swedia ini juga didukung oleh Poverty-Environment Action for the Sustainable Development Goals (PEAS) dan UN Partnership for Action on Green Economy (PAGE).

Saat acara peluncuran tersebut, Parjiono menyampaikan apresiasinya atas upaya kolaborasi antara UNDP dan Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait dalam mendukung komitmen perubahan iklim nasional, terutama melalui pengembangan penandaan anggaran (budget tagging) iklim. “Dengan menerapkan penandaan anggaran, anggaran untuk perubahan iklim meningkat dari 72,35 Triliun Rupiah pada 2016 menjadi 81,9 Triliun Rupiah di 2017,” tambahnya. 

“Proyek Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan fase II dapat menjadi platform untuk meningkatkan proses perencanaan pembangunan dan pembuatan anggaran di Indonesia ke pendekatan yang lebih terintegrasi untuk aksi iklim. Dengan mempromosikan kesetaraan gender, transparansi, prinsip dan standar berbasis partisipasi serta pengentasan kemiskinan, adalah upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim,” sebut Bahuet dalam sambutan pembukaannya.

Peserta yang hadir dalam peluncuran tersebut adalah pejabat tinggi dari kementerian terkait seperti; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta perwakilan dari Kedutaan Swedia dan UNDP Bangkok Regional Hub.

Inisiatif ini demi mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana tercantum dalam Kontribusi Nasional yang Ditentukan Negara (Nationally Determined Contribution) untuk Perjanjian Paris. Sesi ini diakhiri dengan diskusi terbuka yang bertujuan untuk rencana kolaborasi di antara para pemangku kepentingan Proyek Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan fase II.

 

UNDP Di seluruh dunia

Anda berada di UNDP Indonesia 
Pergi ke UNDP Global