Deklarasi Jakarta tentang Ekstremisme dengan Kekerasan dan Pendidikan Agama: Seruan untuk Bersatu Melawan Ekstremisme

INS-C

Beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi gelombang baru ekstremisme dengan kekerasan, termasuk di Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, jumlah konflik kekerasan yang terkait dengan kekerasan berbasis agama dan sikap tidak toleran terus meningkat selama sepuluh tahun terakhir. Selain itu, kecenderungan sikap tidak toleran seperti eksklusi pada kelompok minoritas juga meningkat. Menurut sebuah survei nasional yang diselenggarakan pada tahun 2017, hampir 60 persen pelajar SMA dan mahasiswa di Indonesia mengaku memiliki sikap radikal dalam beragama. [1]

Pendidikan agama disebut sebagai sebuah faktor penting terkait ekstremisme dengan kekerasan, baik memberi dampak positif maupun negatif terhadapnya.  Pada prinsipnya, pendidikan agama harus dapat mensosialisasikan nilai-nilai perdamaian, keberagaman dan inklusif, tetapi penelitian justru menunjukkan bahwa para guru agama sering kali tidak hanya kekurangan keterampilan pedagogis, tetapi malah mengajarkan kekerasan dan konten radikal.

Menyadari peran sentral pendidikan agama dalam mencegah ekstremisme dengan kekerasan, lebih dari 200 orang delegasi dari praktisi pendidikan, perwakilan pemerintah, masyarakat sipil, organisasi berbasis komunitas dan berbasis agama, termasuk perguruan tinggi dari 11 negara di Asia Tenggara dan sekitarnya menyatakan komitmen mereka secara resmi untuk mencegah ekstremisme dengan kekerasan dengan mengadopsi “Deklarasi Jakarta tentang Ekstremisme dengan Kekerasan dan Pendidikan Agama” pada 13 Desember 2017 yang lalu [2].

Deklarasi ini berisi poin-poin spesifik mengenai aksi yang diperlukan untuk menangkal dan mencegah ekstremisme dengan kekerasan. Deklarasi ini menggarisbawahi bahwa agama, khususnya pendidikan agama, memiliki potensi dan sumber daya yang belum digunakan untuk menangkal dan mencegah ekstremisme dengan kekerasan.  Selain itu, penguatan dialog dan keterlibatan lembaga agama juga menjadi bagian penting dalam pendidikan agama. Berikut adalah 10 butir deklarasi tersebut:

  1. Mengecam segala tindakan kekerasan dalam segala bentuk, termasuk yang mengatasnamakan agama dan ideologi;
  2. Mengadvokasi pemerintah untuk meninjau dan mengatur ulang kebijakan tentang pendidikan agama yang memelihara toleransi, saling menghargai dan sikap inklusi, termasuk kepada kelompok minoritas;
  3. Memperkuat hubungan dan keterlibatan dengan komunitas dan bekerja sama dengan mereka agar menjadi lebih tangguh dalam menangkal dan mencegah ekstremisme dengan kekerasan dan membangun kohesi sosial yang merangkul baik korban maupun pelaku kekerasan;
  4. Mengintensifkan dialog antar dan intra umat beragama, serta sangat diperlukan pula keterlibatan pendidikan agama baik formal maupun informal;
  5. Mensosialisasikan literasi agama, khususnya pada pemuka agama dan meningkatkan kapasitas tenaga pendidik agama;
  6. Membangun kapasitas orang tua dan pengasuh dalam memfasilitasi perkembangan anak secara menyeluruh, termasuk perkembangan spiritual dan psikososial;
  7. Berkomitmen dalam pengarusutamaan kesetaraan gender dalam pendidikan agama;
  8. Memberdayakan kaum muda sebagai garda terdepan dalam menangkal dan mencegah ekstremisme dengan kekerasan, terutama kepada teman sebaya mereka;
  9. Mengimbau setiap orang untuk lebih proaktif dalam mengadvokasi pesan-pesan perdamaian, termasuk melalui internet dan media sosial;
  10. Memperkuat jaringan pendidikan agama sebagai wadah untuk bertukar wawasan dan praktek terbaik dalam mencegah ekstremisme dengan kekerasan. 

Deklarasi ini juga mencatat bahwa ekstremisme bersifat multidimensi dan agama hanyalah salah satu dimensinya. “Jakarta Declaration tentang Ekstremisme dengan Kekerasan dan Pendidikan Agama” adalah sebuah seruan untuk bersatu melawan ekstremisme dan selaras dengan tujuan Perserikatan Bangsa-bangsa, serta tujuan Rencana Aksi Sekretaris Jenderal PBB untuk Mencegah Ekstremisme dengan Kekerasan.

Deklarasi ini diadopsi pada akhir lokakarya regional tentang pencegahan ekstremisme dengan kekerasan melalui pendidikan agama.  Harapannya, deklarasi ini dapat menjadi referensi bagi semua pihak yang terlibat dalam isu ini dan dalam memasyarakatkan perdamaian dan toleransi di Asia Tenggara dan sekitarnya.  

 

***

Naskah lengkap “Jakarta Declaration tentang Ekstremisme dengan Kekerasan dan Pendidikan Agama” dapat diakses di sini

 

[1] Survei nasional “Api dalam Sekam: Studi Keberagamaan Generasi Z” yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan 1859 responden siswa SMA dan mahasiswa di seluruh Indonesia. 

 

[2] Deklarasi ini diadopsi bersamaan dengan lokakarya regional “Ekstremisme dengan Kekerasan dan Pendidikan Agama di Asia Tenggara” pada 11 s.d 13 Desember 2017 lalu. Lokakarya ini diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta melalui program CONVEY dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP). Hal ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan pembangunan nomor 16: “Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh”.  Lokakarya dihadiri oleh 200 delegasi dari latar belakang pemerintah, akademisi dan masyarakat sipil di Asia Tenggara dan negara lainnya, seperti Pakistan, Afghanistan dan Maladewa. Para delegasi hadir dan bertukar wawasan dalam usaha untuk menumbuhkan prkatek toleransi dan inklusi. 

 

 

UNDP Di seluruh dunia

Anda berada di UNDP Indonesia 
Pergi ke UNDP Global