‘Leave no one behind,’ Memperjuangkan Hak-Hak Orang dengan Gangguan Penglihatan di Indonesia

2017 Agu 31

 

Indonesia merupakan negara dengan tingkat proposi kebutaan tertinggi kedua di dunia. Demikian salah satu fakta menarik yang terungkap dalam sebuah diskusi lokakarya yang diselenggarakan oleh UNDP di Jakarta belum lama ini.  Tujuan lokakarya tersebut adalah untuk memperjuangkan hak-hak orang dengan gangguan penglihatan, kesulitan membaca media cetak dan tunanetra.

Lokakarya tersebut juga berusaha mencari cara terbaik untuk melaksanakan Traktat Marrakesh, yang baru saja berlaku sah secara hukum internasional. Traktat Marrakesh dirancang untuk meningkatkan akses infomasi dan pengetahuan untuk orang dengan kesulitan membaca media cetak. Indonesia termasuk negara pertama yang menandatangani Traktat Marrakesh tahun 2013.  Selanjutnya Indonesia perlu segera meratifikasi Traktat Marrakesh, untuk memastikan terpenuhinya hak orang dengan gangguan penglihatan, kesulitan membaca media cetak dan tunanetra akan informasi.

“UNDP bersama mitra bekerja mendukung komunitas orang dengan disabilitas di seluruh dunia. Kita hadir di sini hari ini, untuk memahami bagaimana UNDP and lembaga PBB lainnya dapat mendukung Pemerintah Indonesia dalam meratifikasi dan implementasi Traktat Marrakesh, agar dapat meningkatkan kesejahteraan orang dengan disabilitas di Indonesia,” ujar Francine Pickup, Wakil Direktur UNDP Indonesia pada sesi pembukaan Lokakarya.

Pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Agenda 2030 PBB harus mengikutsertakan hak orang dengan disabilitas, lanjut beliau.

Orang dengan kesulitan membaca media cetak dapat disebabkan oleh masalah penglihatan seperti kebutaaan dan gangguan jarak pandang; masalah tumbuh kembang/pembelajaran seperti disleksia dan autisme; maupun gangguan fisik seperti Parkinson dan kelumpuhan anggota badan. Orang dengan dengan kesulitan membaca media cetak tidak bisa secara efektif mendapatkan informasi dari materi informasi yang dicetak dengan cara membaca seperti biasa (misalnya tidak dapat melihat/membaca teks yang ada, memegang buku serta membalik halaman). Mereka memerlukan bentuk media berbeda seperti braille, audio, materi cetak dengan huruf yang lebih besar, dan buku elektronik.   

Kazuyuki Uji, Policy Specialist dari UNDP Bangkok Regional Hub menyampaikan bahwa saat ini ada kekurangan akses terhadap publikasi dengan harga terjangkau, tepat waktu serta merata. Hal ini telah menghambat jutaaan orang yang memiliki kesulitan penglihatan dan membaca media cetak untuk mengembangkan sumberdayanya, sehingga mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan dan keterbatasan.

Menurut Asosiasi Tunanetra Sedunia (The World Blind Union), kurang dari satu persen dan tujuh persen buku yang diterbitkan di negara berkembang dan negara maju dibuat dalam bentuk format-format buku yang dapat diakses oleh orang dengan kesulitan membaca media cetak.

Situasi ini dikenal dengan nama “Paceklik Buku” yang dapat meniadakan hak orang dengan kesulitan membaca media cetak akan pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, kebudayaan dan partisipasi dalam semua aspek politik, ekonomi dan kehidupan sosial.

Indonesia memiliki populasi tunanerta dalam jumlah yang besar. Menurut Badan Pusat Statisitk Nasional, 8,5% dari total populasi Indonesia hidup dengan disabilitas. Termasuk 3,5 juta tunanetra di dalamnya, membuat Indonesia merupakan negara dengan tingkat angka kebutaaan terbesar kedua di dunia.

Erni Widhyastari, Direktur Hak Cipta dan Disain Industri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan, pemerintah telah berupaya menyelaraskan kerangka kebijakan dan hukum dengan pasal-pasal Traktat Marrakesh. Hal ini merupakan langkah penting sebelum ratifikasi. 

Lebih lanjut Sahadatun Donatirin, Deputi Direktur Sosial dan Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri Indonesia menjelaskan berbagai macam proses dan peraturan pemerintah untuk meratifikasi perjanjian internasional (traktat). Beliau menjelaskan pentingnya meratifikasi Traktat Marrakesh dan menggaris bawahi perlunya memberikan kejelasan akan hubungannya dengan kebijakan nasional, kepentingan publik, minat politik dan juga menyakinkan kesiapan untuk mengimplementasikannya.

Presiden Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Aria Indrawati meminta pemerintah, industri media cetak dan badan-badan PBB untuk melangkah bersama, menyatukan upaya untuk meningkatkan akses kepada buku bagi tunanetra dan orang dengan masalah penglihatan.

Berbicara tentang perjuangannya sebagai orang yang tumbuh besar dengan masalah penglihatan, Ari menyampaikan bahwa sebagian besar tunanetra di Indonesia tidak mendapatkan cukup pendidikan karena keterbatasan buku dan media cetak lainnya dalam bentuk format yang dapat mereka akses. “Akses ke pengetahuan merupakan hak fundamental manusia. Tidak akan ada pengembangan sumberdaya bila tidak ada buku yang dapat diakses.”

 

Badan Pusat Statistik, Survey Penduduk antar Sensus 2015

http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(12)61821-2.pdf

 

 

UNDP Di seluruh dunia

Anda berada di UNDP Indonesia 
Pergi ke UNDP Global