Keuangan Islam berpotensi besar mendukung SDG dan mengatasi kesenjangan

2017 Agu 23

Dengan nilai aset melampaui 3 triliun dolar AS pada tahun 2020, keuangan Islam dapat memainkan peran penting untuk mengisi kesenjangan pembiayaan SDGs.


Mungkin anda kelewatan berita ini, namun bulan lalu menandai sebuah tonggak sejarah tentang bagaimana keuangan Islam dapat berkontribusi untuk mengatasi kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bulan lalu sepakat untuk mendukung perluasan akses listrik ke masyarakat miskin di provinsi Jambi. Kesapakatan ini menandai penyaluran dana zakat pertama untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam kesepakatan tersebut, Baznas menyalurkan 350.000 dolar AS ke proyek UNDP untuk menyediakan energi terbarukan kepada masyarakat miskin pedesaan, melalui pembangunan dua pembangkit listrik mikrohidro. Sekitar 30 juta orang Indonesia - atau 12 persen dari jumlah penduduk - tidak memiliki akses listrik yang memadai. Hal ini merupakan kendala utama untuk mencapai SDGs di Indonesia.

Kesepakatan ini merupakan terobosan dan harus menjadi preseden tentang bagaimana keuangan Islam pada umumnya dapat memainkan peran lebih besar dalam berkontribusi pada agenda global 2030. Berkaitan dengan hal ini, minggu ini Kementerian Keuangan RI menyelenggarakan Konferensi Keuangan Islam Tahunan yang ke 2,’Peran Keuangan Islam untuk mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan' (the 2nd Annual Islamic Finance Conference, ‘The Role of Islamic Finance in Eradicating Poverty and Income Inequality’) di Yogyakarta. Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi adalah dua dari 17 SDGs dan merupakan kendala utama pembangunan berkelanjutan. Delapan orang memiliki kekayaan yang sama dengan separuh dunia, menurut laporan Oxfam baru-baru ini. Laporan tersebut menambahkan bahwa kesenjangan mencolok ini menghambat upaya untuk mengakhiri kemiskinan.

Dengan dukungan dari UNDP dan mitra pembangunan lainnya, Indonesia telah memimpin dalam implementasi SDGs. Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 baru-baru ini menyediakan kerangka kerja, peran dan tanggung jawab kelembagaan yang sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun tantangannya tetap besar karena Indonesia akan mengimplementasikan agenda ambisius ini dalam konteks pendapatan pemerintah yang rendah, penurunan bantuan asing, dan melambatnya arus keuangan swasta internasional.

Di sinilah industri keuangan Islam bersama dengan sektor swasta dapat memberi solusi.

Dengan aset yang diperkirakan akan melampaui 3 triliun dolar AS pada tahun 2020, keuangan Islam dapat memainkan peran penting dalam membantu mengisi kesenjangan pembiayaan untuk mencapai SDGs. Dengan pembiayaan SDGs diperkirakan menghabiskan biaya hingga 7 triliun dolar AS setiap tahunnya, jelas bahwa pemangku kepentingan pemerintah dan pembangunan tidak dapat melakukan ini sendiri.

Pergeseran menuju sumber daya swasta disorot dalam laporan baru-baru ini oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, tentang reposisi Sistem Pembangunan PBB untuk menyelenggarakan Agenda 2030. Laporan tersebut mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk "mereorientasi sumber keuangan publik dan swasta yang tersedia ... untuk memastikan pertumbuhan inklusif dan kemakmuran bersama secara global". Laporan tersebut menambahkan kemitraan baru antara pemerintah dan pasar diperlukan untuk memastikan aliran dana yang berkelanjutan dari sektor swasta untuk mendukung SDGs dan bahwa instrumen inovatif dapat mengurangi risiko dan memastikan akuntabilitas.

Tapi keuangan Islam menawarkan lebih dari sekadar dana untuk SDGs. Filosofinya yang mendasar tentang solidaritas sosial dan pertumbuhan inklusif merupakan wujud pembangunan yang bertanggung jawab secara sosial. Keuangan Islam juga membawa jaringan dan kemitraan yang berharga. Agama adalah kekuatan perubahan dan keterlibatan dengan organisasi keagamaan sangat penting untuk perdamaian, pembangunan dan meningkatkan toleransi, terutama di tingkat akar rumput.

SDGs mempunyai semangat yang demokratis, disusun dari bawah ke atas dan berpusat pada kemitraan. Mengakui potensi kemitraan keuangan Islam dan SDGs, Islamic Development Bank (IDB) dan UNDP menandatangani sebuah MoU pada bulan Mei 2016.  Meskipun demikian, walaupun keuangan Islam adalah sumber pembiayaan dan mitra potensial untuk SDG, potensi ini belum banyak dimanfaatkan dan diabaikan.

Zakat adalah bentuk keuangan Islam yang bisa memajukan SDGs. Ada beberapa kesamaan antara zakat dan SDGs. Tujuan SDGs adalah mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan melalui redistribusi kekayaan, prinsip-prinsip yang selaras dengan lima prinsip dasar Islam, yang dikenal sebagai Maqasid Al Syariah.

Sementara berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda tentang keterlibatan negara dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, biasanya, zakat diberikan secara informal dan individual dari orang ke orang. Memang, hanya seperempat dari kontribusi zakat diperkirakan disalurkan melalui organisasi formal. Meskipun demikian, semakin diakui bahwa memberi untuk tujuan yang lebih besar, daripada ke perorangan, mungkin memiliki dampak lebih besar dan bahwa solusi berkelanjutan memerlukan ketrampilan dan pengembangan kapasitas, sebagaimana ditemukan dalam organisasi formal.

Di Indonesia, zakat berpotensi menyumbang 32 miliar dolar AS per tahun atau sekitar 3,4% dari PDB. Saat ini, kontribusi yang disalurkan melalui BAZNAS hanya 1% dari potensi tersebut. Melalui kesepakatan dengan UNDP bulan lalu, Baznas adalah badan zakat pertama di dunia yg berkomitmen untuk mendukung SDGs. 

Pembiayaan inovatif menawarkan kesempatan untuk menyalurkan pembiayaan Islam untuk mendukung SDGs. Sebuah kampanye urun dana Islam diluncurkan pada bulan Ramadan awal tahun ini oleh Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk mendukung pengungsi Suriah. UNHCR mendapat fatwa ulama Muslim terkemuka di Mesir, Maroko dan Yaman serta ilmuwan senior Islam di Arab Saudi, untuk mendorong kalangan Muslim kaya untuk menyumbangkan zakat untuk kegiatan bantuan penanganan pengungsi. Kampanye tersebut telah menggalang hampir 1,8 juta dolar AS dengan delapan ribu pendukung, menyediakan bahan-bahan kebutuhan yang mendesak dan tempat untuk menampung lebih dari tujuh ribu pengungsi.

Investasi dampak adalah bentuk pembiayaan baru yang berkembang pesat dan diperkirakan bernilai 1 triliun dolar AS secara global pada tahun 2020. Investasi ini mempunyai banyak persamaan dengan keuangan Islam, berbasis nilai dengan tujuan moral untuk berbuat baik, bertujuan menghasilkan dampak sosial atau lingkungan yang dapat diukur dan bermanfaat bersama dengan pengembalian finansial dan membangun sistem keuangan inklusif untuk semua.

UNDP dan IDB telah meluncurkan platform global untuk mempertemukan pemodal Islam dengan investor dampak dan wirausaha sosial dan menciptakan solusi keuangan yang layak secara komersial yang menghasilkan hasil sosial dan lingkungan yang positif. Platform ini berfungsi sebagai pusat jejaring pengetahuan untuk berbagi pengalaman, sebuah forum untuk dialog kebijakan dan advokasi serta pasar untuk mencari dan mempertemukan investor.

Fasilitas Keuangan Internasional untuk Imunisasi (The International Finance Facility for Immunisation) memberikan contoh lebih lanjut tentang pembiayaan Islam yang inovatif. Fasilitas tersebut mengeluarkan Sukuk Vaksin senilai 500 juta dolar AS pada bulan Desember 2014 diikuti oleh yang kedua pada bulan September 2016 senilai 200 juta dolar AS. Dana tersebut digunakan untuk mendukung program kesehatan dan imunisasi yang menyelamatkan jiwa di negara-negara paling miskin di dunia. Instrumen tersebut adalah salah satu sukuk terbesar yang dikeluarkan oleh entitas supranasional dan sukuk tanggung jawab sosial pertama di pasar keuangan internasional.

Contoh-contoh ini menggambarkan peran yang dapat dimainkan keuangan Islam dalam mendukung SDGs, namun masih banyak yang dibutuhkan. Organisasi pembangunan dapat mengambil langkah-langkah berikut:

  • Mengembangkan pengalaman, pembelajaran dan jejaring pembangunan yang ditawarkan organisasi Islam, termasuk prinsip-prinsip Islam tentang inklusi keuangan dan solidaritas sosial;
  • Mendapatkan dukungan dari ulama dan kelompok Islam melalui penelitian, konsultasi dan meningkatkan kesadaran tentang SDGs dan relevansinya dengan prinsip-prinsip keuangan Islam;
  • Mendukung lembaga-lembaga zakat dan Islam lainnya untuk menciptakan insentif untuk berkontribusi melalui jalur formal, melalui program inklusi keuangan yang menggunakan teknologi baru, mempromosikan transparansi dan upaya yang lebih besar untuk memantau dan mengkomunikasikan dampak pembangunan;
  • Berkolaborasi dengan lembaga-lembaga Islam untuk mengidentifikasi instrumen pembiayaan inovatif yang dapat menyalurkan keuangan Islam untuk SDGs;
  • Berkoordinasi dengan Pemerintah untuk membangun sebuah sistem yang melacak kontribusi keuangan Islam terhadap SDG.

Inti nilai-nilai Islam menekankan keadilan sosial dan inklusivitas. Dengan semboyan SDGs ‘Tidak ada seorangpun yang tertinggal (Leave No One Behind), keuangan Islam menawarkan prospek nyata untuk menjadi salah satu jawaban untuk mencapai SDGs.    

Oleh Francine Pickup, Deputi Direktur UNDP Indonesia.

Artikel ini pertama kali dimuat oleh harian The Jakarta Post edisi 23 Agustus 2017.

 

UNDP Di seluruh dunia

Anda berada di UNDP Indonesia 
Pergi ke UNDP Global