Upaya Makassar untuk Menanggulangi Kemacetan Lalu Lintas

2017 Jan 31

Peserta lokakarya mewawancarai seorang penumpang di dalam pete-pete

Oleh Maurice Shawndefar

Pilihan transportasi terbatas untuk Rina, enam belas tahun, seorang siswi di Makassar. Ia bergantung pada orangtuanya untuk mengantarnya ke sekolah setiap hari. "Biasanya dibutuhkan sekitar 30 menit untuk ke sekolah, tetapi kalau macet saya keluar dari mobil dan lari, karena saya tidak ingin terlambat ke kelas."

Urbanisasi yang cepat dan pertumbuhan pendapatan per kapita yang stabil telah menyebabkan kepemilikan kendaraan di Makassar naik 16 persen antara 2009-2013. Hal ini telah menyebabkan lebih banyak kemacetan, dan hambatan yang lebih besar bagi orang-orang untuk pergi ke sekolah atau bekerja.  Ketika  saya keliling Makassar, saya segera menyadari dua hal: banyak lokasi konstruksi di atas maupun di luar jalan dan kurangnya akses ke transportasi umum formal.

Meskipun banyak orang menggunakan pete-pete, minivan yang beroperasi sebagai angkutan umum informal, mereka tampaknya tidak nyaman. Kemudian terpikir oleh saya bahwa Makassar memiliki potensi tinggi jika membentuk sebuah sistem transportasi publik yang efisien dan nyaman yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di wilayah metropolitan. Hal ini menjelaskan upaya kota untuk menemukan langkah-langkah inovatif untuk menangani kemacetan lalu lintas, dan memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat.

Pemerintah kota memimpin untuk mencari solusi kreatif untuk meningkatkan pelayanan di seluruh kota. Di bawah Walikota Danny Pomanto, Makassar telah mengeluarkan kartu pintar berisi data catatan sipil, nomor NPWP, dan nomor jaminan sosial bagi warga Makassar. Ini telah mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi. Kota ini juga telah memperkenalkan kartu pintar di sekolah untuk membantu orang tua melacak kegiatan dan kemajuan anak mereka. Siswa menggunakan kartu untuk masuk dan keluar lingkungan sekolah, dan membeli makanan dari kantin sementara orang tua menerima notifikasi pada ponsel mereka


Lokakarya

Pada bulan November 2016, United Nations Development Programme (UNDP), bekerja sama dengan pemerintah kota, Dishub, PulseLab Jakarta, dan BaKTI, mengadakan lokakarya untuk mengembangkan solusi untuk tantangan transportasi kota di tiga bidang. Ini meliputi: rute berbasis pengguna, perilaku dan kebiasaan buruk mengemudi, dan penyediaan informasi lalu lintas yang lebih baik. Bidang-bidang ini penting karena rute layanan dapat dirancang dengan lebih baik dengani berkolaborasi (untuk mengurangi tumpang tindih dan kesenjangan cakupan); pengemudi dapat didorong untuk mengikuti peraturan lalu lintas secara lebih teratur; dan peningkatan pengumpulan data dan informasi lalu lintas dapat mempengaruhi keputusan pembuatan rute.

Setelah lokakarya, enam purwarupa dikembangkan, dan dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu:
  1. Layanan: mengatur kembali rute moda transportasi umum saat ini untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, jaringan pete-pete akan diperluas di daerah yang kekurangan akses transportasi umum, dan pete-pete akan digunakan sebagai feeder untuk melengkapi moda transportasi alternatif. Desain ini juga mengusulkan untuk membangun perhentian pete-pete untuk mencegah pengemudi berhenti di tengah jalan untuk mencari penumpang.

  2. Perilaku: menyediakan jaringan pete-pete baru, Pasikola, khusus untuk siswa di Makassar. Saat ini, banyak sekolah tidak menawarkan layanan bus untuk siswa, dan desain ini akan memenuhi permintaan ini sambil meningkatkan kualitas layanan dan mengatur kembali rute jaringan saat ini.

  3. Informasi: aplikasi ponsel pintar yang akan memberikan informasi lalu lintas real-time termasuk jadwal BRT dan pete-pete, lokasi halte bus, dan perkiraan waktu kedatangan. Ini akan dilakukan melalui penerapan dan pemantauan sistem pelacakan GPS pada kendaraan


Jalan ke depan

UNDP akan mendukung pengujian purwarupa, dan mendukung pemerintah kota lebih lanjut untuk meningkatkan skala  purwarupa tersebut. Pemerintah provinsi juga berminat untuk menyelenggarakan lokakarya serupa di tingkat provinsi, dan UNDP akan tetap berhubungan dengan para mitra untuk memfasilitasi kerja sama lebih lanjut untuk peningkatan jaringan transportasi kota. Namun, keberhasilan purwarupa ini akan sangat tergantung pada kemampuan Dishub untuk mencapai kesepakatan dengan pemilik pete-pete serta ORGANDA untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan termasuk mengatur kembali rute saat ini.

Purwarupa ini tampak menjanjikan dalam mengatasi beberapa tantangan transportasi kota, tetapi ada kendala. Ini termasuk kurangnya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah daerah (kota dan tingkat provinsi) dan penyedia layanan transportasi umum informal; dukungan keuangan yang buruk dan terbatasnya akses terhadap kredit; kebutuhan untuk data yang dapat membentuk dan mendukung kebijakan transportasi yang memadai; dan penerapan perturan lalu lintas yang ada dengan lebih baik.

Tantangan-tantangan ini umum dijumpai di kota-kota di Indonesia. Peran UNDP, sebagai mediator, tetap penting dalam meningkatkan kolaborasi dan memastikan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik untuk semua penduduk perkotaan, terutama yang miskin dan rentan.

Contact information


Maurice Shawndefar adalah intern di Unit Tata Pemerintahan Demokratis dan Penanggulangan Kemiskinan UNDP. Dia bisa dihubungi di
maurice.shawndefar@undp.org.

UNDP Di seluruh dunia

Anda berada di UNDP Indonesia 
Pergi ke UNDP Global