[Blog] Pendekatan Multi-Door' untuk Mengatasi Kejahatan Kehutanan di Indonesia

2016 Mar 21

Di setiap kesulitan pasti ada peluang.

Hari ini menandai Hari Kehutanan Sedunia, momen perayaan global untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hutan untuk ekosistem dan kemanusiaan. Hari ini mempunyai arti khusus bagi Indonesia, rumah hutan tropis terbesar ketiga di dunia, dan menawarkan kesempatan besar untuk menyoroti solusi yang ada untuk mengatasi salah satu masalah utama: kebakaran hutan tahunan dan kejahatan kehutanan.

Sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi sumber daya alam nasional, UNDP dan Program UN-REDD, dengan dukungan Pemerintah Norwegia, telah bekerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk menggunakan pendekatan baru yang efektif untuk mengatasi kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kawasan hutan dan lahan gambut, termasuk kebakaran hutan.

Pendekatan ini disebut ‘Pendekatan Multi-Door' yang berupaya untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia dan  memastikan akuntabilitas perusahaan, pemulihan kerugian negara dan pemulihan lingkungan hidup diintegrasikan ke dalam setiap penyidikan kejahatan kehutanan.

Pendekatan ini dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi kebakaran hutan, yang sering dipicu oleh pembukaan lahan untuk keperluan pertanian. Pembukaan lahan ilegal dengan membakar adalah contoh dari kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memerlukan penyelidikan sistematis dan kerja sama antar berbagai instansi pemerintah dan penegak hukum. Penegakan peraturan perundang-undangan perlindungan lingkungan hidup ini sepenuhnya merupakan langkah penting menuju perlindungan dan pengelolaan hutan dan lahan gambut yang lebih baik di Indonesia.

Kerugian keuangan dan dampak kejahatan lingkungan hidup mengejutkan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, rata-rata 0,7 juta hektar hutan hilang setiap tahun antara tahun 1990-2013, disebabkan kegiatan ilegal, dengan total lebih dari 16 juta hektar, hampir sebesar luas Kamboja. Hal tersebut juga berdampak pada penerimaan negara; pada tahun 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi memperkirakan kekurangan penerimaan negara karena tindakan-tindakan ilegal sebesar 6,47 - 8,98 miliar dolar AS antara tahun 2007-2013.

Pada bulan Mei 2013, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk mengadopsi Pendekatan Multi-Door dalam penanganan kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kawasan hutan dan lahan gambut.

UNDP Indonesia baru-baru ini mempresentasikan temuan penilaian – yang dilakukan atas permintaan pemerintah - tentang efektivitas Pendekatan Multi-Door. Hasil penilaian kami menunjukkan bahwa, dalam prakteknya, Standard Operating Procedures (SOP) dari lembaga penegak hukum belum selaras dengan pedoman di bawah Pendekatan Multi-Door, meskipun MoU telah ditandatangani pada tahun 2013.

Penilaian UNDP merekomendasikan tiga elemen kunci untuk meningkatkan penegakan hukum atas kejahatan kehutanan: (1) pembentukan pedoman dan koordinasi antar instansi melalui Pendekatan Multi-Door; (2) pengembangan kapasitas personil penegak hukum (3) memastikan semua instansi penegak hukum secara eksplisit mengintegrasikan Pendekatan Multi-Door ke dalam operasi sehari-hari untuk mendorong kepatuhan.

Pertama, penanganan kejahatan di kawasan hutan dan lahan gambut memerlukan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga pemerintah yang berwenang menyelidiki kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk antar penyidik ​​pegawai negeri sipil di sektor lingkungan hidup, kehutanan, perpajakan dan perkebunan.

Jika terdapat indikasi atau laporan kejahatan seperti pelanggaran UU Perkebunan, UU Tata Ruang, korupsi atau pencucian uang, sesuai Pendekatan Multi-Door, lembaga pertama yang menerima laporan tersebut kemudian harus memberitahu lembaga penegak hukum terkait lainnya untuk memulai tindakan yang tepat. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum dapat saling melengkapi dengan memanggil saksi termasuk ahli dari luar kementerian atau lembaga, jika diperlukan oleh polisi atau jaksa yang menyelidiki kejahatan lingkungan hidup.

Elemen kedua adalah peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Selain memahami hukum lingkungan hidup tertentu, penyidik juga harus mempunyai pengetahuan tentang peraturan yang saling terkait, yang mungkin tidak langsung berhubungan dengan kasus kebakaran hutan, seperti UU Perkebunan yang mengatur lingkup area perkebunan. Hal ini juga termasuk pengembangan kapasitas hakim untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam mengawasi proses hukum kejahatan  kehutanan. Dalam hal ini UNDP bekerjasama dengan Uni Eropa.

Terakhir, Pendekatan Multi-Door belum terintegrasi ke dalam indikator berbasis kinerja instansi terkait. Fakta ini mengurangi insentif untuk masing-masing lembaga untuk melaksanakan pendekatan ini. Akan jauh lebih efektif jika pendekatan Multi-Door ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja para penandatangan MoU.

Pelaksanaan tiga unsur tersebut diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di  Indonesia. Perbaikan ini dapat meningkatkan penuntutan  pelaku utama, perusahaan dan individu yang mendalangi tindakan ilegal yang menyebabkan kebakaran hutan setiap tahun di Indonesia.

Minggu lalu, titik api yang menandakan kebakaran hutan mulai muncul kembali di Sumatera dan Kalimantan. Sebagai tanggapan, pemerintah Indonesia telah berjanji merespon lebih cepat untuk mengatasi kebakaran hutan tahunan yang menyebabkan asap dan menyelimuti dua pulau tersebut. Pendekatan Multi-Door menawarkan kesempatan untuk membuat terobosan signifikan dalam menangani kejahatan lahan gambut dan hutan, melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Apa yang dibutuhkan sekarang adalah implementasi penuh pendekatan ini oleh semua penegak hukum dan lembaga pemerintah terkait untuk mencegah terulangnya  kerugian ekologi dan ekonomi signifikan yang disebabkan oleh kebakaran hutan tahun lalu. Penguatan kerjasama dan koordinasi akan membuat perbedaan nyata untuk secara efektif mengatasi masalah yang kompleks ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lingkungan dan ekonomi Indonesia.

Oleh: Christophe Bahuet - UNDP Indonesia Country Director  

UNDP Di seluruh dunia

Anda berada di UNDP Indonesia 
Pergi ke UNDP Global