Bappenas Luncurkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan 2016-2019

May 10, 2016

Jakarta, 10 Mei 2016 - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) atau Stranas Akses pada Keadilan tahun 2016-2019, yang merupakan pembaruan dari SNAK 2009.

Acara “Peluncuran Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan 2016-2019 dan dialog Nasional tentang Bantuan Hukum” itu dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Direktur Program Pembangunan PBB (UNDP) Indonesia Christophe Bahuet, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik serta perwakilan dari masyarakat adat.

SNAK merupakan hasil kerja sama antara Bappenas, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM serta Ombudsman RI dalam proyek Strengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI) yang didukung oleh UNDP Indonesia dan Kedutaan Besar Norwegia.

Berbeda dengan Stranas Akses terhadap Keadilan sebelumnya, yang mengutamakan reformasi hukum dan kebijakan untuk menjamin akses terhadap keadilan, SNAK 2016-2019 berfokus pada dampak dari berbagai reformasi tersebut agar perlindungan hukum serta akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terjamin.

Dalam pidato sambutannya, Menteri PPN yang juga Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan strategi nasional ini diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana ringan secara informal.

“Kita harus mencari cara yang lebih progresif untuk mengurangi over capacity di lembaga pemasyarakatan dan rumah-rumah tahanan. Terlalu banyak orang masuk penjara sehingga penjara penuh. Harus ada cara untuk menangani pidana ringan, misalnya dengan menerapkan denda,” ujar Menteri Sofyan Djalil.

Stranas Akses pada Keadilan, tambahnya, tegas memperlihatkan keberpihakan pada kelompok masyarakat kecil dan rentan. Strategi ini menurutnya bisa mendorong percepatan untuk menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, rentan, dan terpinggirkan.

Direktur UNDP Indonesia Christophe Bahuet menekankan pentingnya bantuan hukum, karena tidak mungkin ada akses yang sama pada keadilan tanpa bantuan hukum.

“Pihak yang paling membutuhkan keadilan adalah kaum yang termarjinalisasi, mengalami diskriminasi, dan terpinggirkan. Biasanya orang-orang yang demikian tidak memiliki pengetahuan atas hak-hak mereka. Jika terlibat masalah hukum mereka pun tidak mampu menyewa pengacara untuk membantu mereka,” kata Bahuet dalam pidato sambutannya. 

 

 

 

Dia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mulai melakukan reformasi besar terhadap kondisi hukum dan peraturan untuk menyediakan akses terhadap peradilan di Indonesia, yang didukung UNDP.

Sejak peluncuran SNAK tahun 2009, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan reformasi hukum dan regulasi. Diantaranya dengan menghasilkan Undang-undang no. 16/2011 tentang Bantuan Hukum, UU no. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak guna melindungi anak yang terlibat masalah hukum serta Peraturan Presiden no. 75/2015 yang menjadi landasan hukum bagi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Saat ini hanya 17 persen warga miskin di Indonesia dapat menggugat ke pengadilan. Sementara itu diskriminasi gender sering menjadi halangan bagi kaum perempuan untuk mendapatkan akses terhadap peradilan.

Buku Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016-2019 dapat diunduh di sini. 

 

 

 

Contact information
Anna Christina, SAJI Project Officer
anna.christina@undp.org; +62-21-3140884/5
 
Emilda Rosén, Communications Specialist
emilda.rosen@undp.org; +62-21-3141308 ext. 179

UNDP Around the world

You are at UNDP Indonesia 
Go to UNDP Global